Mengurai Benang Kusut: Sejarah Panjang Konflik dan Perang Sudan yang Tak Kunjung Usai

Pendahuluan

Pada April 2023, dunia dikejutkan oleh ledakan kekerasan di Khartoum, ibu kota Sudan. Bukan invasi asing, melainkan perang saudara terbuka antara dua faksi militer paling kuat di negara itu: Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo, atau dikenal sebagai Hemedti. Konflik ini dengan cepat mengubah kota-kota menjadi zona perang dan memicu salah satu krisis pengungsian terbesar di Afrika.

Namun, Perang Sudan yang terjadi saat ini bukanlah fenomena yang tiba-tiba. Ini adalah babak terbaru dalam sejarah yang diwarnai oleh perpecahan, dominasi etnis, perjuangan sumber daya, dan kegagalan institusi politik sejak kemerdekaan pada tahun 1956. Untuk memahami mengapa Sudan tampaknya terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang tiada akhir, kita harus menelusuri akar sejarahnya—sebuah warisan yang bermula dari era kolonial hingga kegagalan transisi demokrasi modern.

Artikel ini akan mengupas tuntas sejarah panjang konflik di Sudan, mulai dari pembagian Utara dan Selatan, perang saudara berdarah, pemisahan Sudan Selatan, hingga perseteruan internal yang melahirkan konflik mematikan tahun 2023. Perpecahan Sudan adalah cerminan kompleksitas geografis, etnis, dan politik yang telah lama diabaikan, menjadikannya 'benang kusut' yang sulit diurai.

Akar Sejarah Perpecahan: Warisan Kolonialisme dan Utara-Selatan

Fondasi perpecahan Sudan diletakkan jauh sebelum kemerdekaan. Di bawah pemerintahan Anglo-Mesir (1899–1956), Sudan diperintah dengan kebijakan yang secara efektif memisahkan wilayah Utara (mayoritas Arab dan Muslim) dari wilayah Selatan (mayoritas Afrika dan Kristen/Animis).

1. Kebijakan Zona Tertutup dan Asimetri Pembangunan

Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai "Southern Policy". Kebijakan ini membatasi akses masyarakat Utara ke Selatan, mencegah penyebaran bahasa Arab dan Islam, dan mempromosikan Kristen serta bahasa lokal di Selatan. Tujuannya konon adalah melindungi Selatan dari eksploitasi, namun dampaknya adalah menciptakan dua wilayah yang terpisah secara administratif, sosial, dan ekonomi.

Ketika kemerdekaan mendekat, pemerintah kolonial justru memutuskan untuk menyatukan kedua wilayah tersebut tanpa menyiapkan struktur politik yang adil. Kekuasaan secara eksklusif diserahkan kepada elit politik dan militer di Utara, yang sebagian besar berbasis di Khartoum. Wilayah Selatan merasa terpinggirkan dan khawatir akan dominasi budaya dan politik Utara.

2. Perang Saudara Sudan Pertama (Anyanya I, 1955–1972)

Rasa ketidakpuasan di Selatan meledak menjadi konflik bersenjata bahkan sebelum Sudan resmi merdeka. Perang Saudara Sudan Pertama (dikenal sebagai Anyanya I) dipicu oleh upaya Khartoum untuk mengarabkan dan mengislamisasi Selatan secara paksa. Kelompok pemberontak Anyanya di Selatan berjuang untuk otonomi atau kemerdekaan penuh.

Konflik ini menelan korban jiwa ratusan ribu orang dan berakhir dengan Perjanjian Addis Ababa pada tahun 1972, yang memberikan otonomi regional terbatas kepada Selatan. Namun, perjanjian ini rapuh dan hanya memberikan jeda sementara, bukan solusi fundamental.

Konflik Agama, Minyak, dan Pemisahan Selatan

Dekade 1980-an menjadi titik balik yang mengarahkan Sudan menuju perpecahan permanen. Faktor agama dan sumber daya alam, khususnya minyak, memainkan peran sentral dalam eskalasi konflik.

1. Pemberlakuan Syariah dan Perang Kedua (Anyanya II, 1983–2005)

Pada tahun 1983, Presiden Jaafar Nimeiri membatalkan Perjanjian Addis Ababa dan memberlakukan hukum Syariah Islam di seluruh negeri, termasuk di wilayah Selatan yang non-Muslim. Langkah ini dilihat sebagai penghinaan dan pelanggaran kesepakatan damai.

Responnya adalah pembentukan Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) yang dipimpin oleh John Garang. Perang Saudara Sudan Kedua adalah salah satu konflik terlama dan paling mematikan di Afrika, diperkirakan menewaskan lebih dari 2 juta orang dan jutaan lainnya mengungsi. Konflik ini bukan hanya tentang otonomi, tetapi juga tentang identitas, akses ke kekayaan minyak yang baru ditemukan di perbatasan Utara-Selatan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

2. Perjanjian Damai Komprehensif (CPA) dan Lahirnya Sudan Selatan

Setelah negosiasi panjang yang didukung internasional, CPA ditandatangani pada tahun 2005. Perjanjian ini menetapkan pembagian kekuasaan dan kekayaan, dan yang paling krusial, memberikan hak kepada Sudan Selatan untuk mengadakan referendum penentuan nasib sendiri setelah masa transisi enam tahun.

Pada Januari 2011, mayoritas mutlak penduduk Sudan Selatan memilih untuk merdeka. Pada Juli 2011, Republik Sudan Selatan resmi berdiri sebagai negara baru. Meskipun pemisahan ini mengakhiri perang saudara terpanjang, ia meninggalkan Sudan (Utara) sebagai negara yang lebih kecil, secara ekonomi melemah karena kehilangan sebagian besar cadangan minyak, dan secara politik masih didominasi oleh militer yang sama yang memicu konflik.

Fokus Konflik Pasca-Pemisahan: Darfur dan Instabilitas Khartoum

Bahkan setelah pemisahan, Sudan terus berjuang melawan konflik internal yang berbasis pada ketidakadilan perifer, terutama di wilayah barat Darfur.

1. Genosida di Darfur: Kemunculan Janjaweed dan RSF

Pada tahun 2003, konflik Darfur meletus ketika kelompok pemberontak non-Arab lokal bangkit melawan pemerintah Khartoum, menuduh mereka mengabaikan wilayah tersebut dan melakukan diskriminasi. Presiden saat itu, Omar al-Bashir, merespons dengan membentuk dan mempersenjatai milisi lokal Arab—yang dikenal sebagai Janjaweed (secara harfiah berarti "iblis berkuda").

Kampanye brutal Janjaweed, yang menargetkan desa-desa sipil, menyebabkan ratusan ribu kematian dan jutaan pengungsi. Tindakan ini kemudian dikecam internasional sebagai genosida, dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Al-Bashir.

Janjaweed adalah cikal bakal dari Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang sekarang menjadi aktor utama dalam konflik 2023. Pemerintah mengubah Janjaweed dari milisi paramiliter menjadi kekuatan formal pada tahun 2013, menempatkannya di bawah komando Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti). Pemberian status semi-resmi ini bertujuan untuk mengendalikan pemberontakan Darfur dan, yang lebih penting, menciptakan penyeimbang kekuatan terhadap militer tradisional Sudan (SAF).

2. Revolusi 2019 dan Pemerintahan Transisi yang Gagal

Pada 2019, protes massal berhasil menggulingkan Al-Bashir setelah 30 tahun berkuasa. Ini membuka harapan bagi transisi demokrasi, di mana militer (dipimpin oleh Jenderal Burhan) dan kekuatan sipil sepakat untuk berbagi kekuasaan dalam Dewan Kedaulatan.

Namun, transisi ini penuh ketegangan. Pada Oktober 2021, Burhan (didukung oleh Hemedti) melakukan kudeta militer yang membubarkan pemerintahan sipil. Meskipun mereka berjanji akan mengembalikan pemerintahan sipil, kudeta tersebut memperjelas bahwa kontrol militer atas negara tetap utuh. Selama periode transisi ini, persaingan antara dua pemimpin militer—Burhan (SAF) dan Hemedti (RSF)—memuncak.

Anatomi Perang Sudan Terbaru (2023): Perseteruan Dua Jenderal

Perang yang meletus pada April 2023 adalah kulminasi dari persaingan Burhan dan Hemedti untuk menentukan siapa yang akan menjadi kekuatan militer tertinggi di Sudan pasca-Al-Bashir.

1. Isu Integrasi RSF ke SAF

Pemicu langsung konflik adalah negosiasi mengenai integrasi RSF yang sangat besar dan mandiri ke dalam SAF, sebuah syarat kunci untuk melanjutkan transisi sipil. Burhan menginginkan RSF dibubarkan dan diserap secepat mungkin di bawah komando SAF. Sebaliknya, Hemedti menuntut proses integrasi yang lebih panjang (bertahun-tahun) dan kontrol atas kepemimpinan baru, sebuah langkah yang akan memberinya kekuasaan militer yang sah atas seluruh negara.

Ketidakpercayaan yang mendalam, ditambah dengan mobilisasi pasukan di dalam Khartoum oleh kedua belah pihak, membuat bentrokan bersenjata tak terhindarkan. RSF, yang dikenal karena keterampilan perang gerilya dan pengalaman tempur di Darfur dan Yaman, meluncurkan serangan mendadak terhadap instalasi militer SAF.

2. Perebutan Sumber Daya dan Kekuatan Ekonomi

Konflik ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. RSF bukan hanya kekuatan militer; ia juga merupakan konglomerat bisnis yang mengendalikan sebagian besar pertambangan emas Sudan. Emas ini diekspor secara ilegal, seringkali melalui Uni Emirat Arab, dan memberikan sumber pendanaan independen yang besar bagi Hemedti.

Di sisi lain, SAF menguasai sebagian besar industri strategis dan pertanian Sudan melalui perusahaan-perusahaan militer mereka. Perang ini, pada dasarnya, adalah perebutan kontrol atas sumber daya ekonomi Sudan, yang memungkinkan pemenang untuk mendominasi politik di masa depan.

Kekerasan ini telah menghancurkan infrastruktur Khartoum dan menyebabkan sekitar 8 juta orang mengungsi, menciptakan krisis kemanusiaan yang akut di dalam negeri dan di negara-negara tetangga seperti Chad dan Sudan Selatan.

Dampak Regional dan Global Konflik

Perang di Sudan memiliki implikasi geopolitik yang jauh melampaui perbatasannya. Sudan terletak di persimpangan penting Afrika Utara, Tanduk Afrika, dan Sahel. Ketidakstabilannya berdampak pada:

• Stabilitas Regional: Sudan berbatasan dengan tujuh negara, banyak di antaranya sudah menghadapi konflik internal (termasuk Sudan Selatan, Ethiopia, dan Chad). Aliran pengungsi dan penyelundupan senjata mengancam untuk mendestabilisasi seluruh wilayah Sahel dan Afrika Timur.
• Kepentingan Kekuatan Asing: Sudan telah lama menjadi medan pertempuran proksi. Rusia (melalui Wagner Group, yang memiliki hubungan dengan Hemedti untuk operasi emas), Uni Emirat Arab, dan Mesir semuanya memiliki kepentingan strategis di Sudan, memperumit upaya mediasi dan gencatan senjata.
• Krisis Kemanusiaan: Krisis pangan dan kesehatan yang timbul dari konflik Sudan menambah tekanan global terhadap upaya bantuan kemanusiaan. Banyak organisasi bantuan kesulitan mengakses zona perang, sementara jutaan orang bergantung pada bantuan luar.

Kesimpulan

Sejarah Sudan adalah sejarah perpecahan yang berakar pada kebijakan kolonial yang diskriminatif, diperparah oleh konflik identitas, dominasi elit Utara, dan perebutan sumber daya alam. Dari Perang Saudara Utara-Selatan hingga genosida Darfur, dan kini perseteruan mematikan antara dua faksi militer, Sudan gagal menciptakan konsensus nasional yang inklusif.

Perang 2023 antara RSF dan SAF adalah manifestasi terbaru dari kegagalan institusi untuk tunduk pada kekuasaan sipil dan ketidakmampuan para pemimpin militer untuk mengutamakan kepentingan negara di atas ambisi pribadi dan kekayaan ekonomi. Selama konflik didominasi oleh tokoh-tokoh yang mewarisi kekejaman Janjaweed dan logika kekuasaan militer era Al-Bashir, jalan menuju perdamaian sejati dan demokrasi di Sudan akan tetap panjang dan berdarah. Mengurai benang kusut ini membutuhkan tekanan internasional yang kuat, diakhirinya kekebalan hukum bagi para pemimpin perang, dan pembentukan struktur politik yang benar-benar mewakili keragaman masyarakat Sudan.