Dari Deklarasi Kairo ke Perang Korea: Bagaimana Satu Semenanjung Dipaksa Terbelah Dua

Diposting pada

±6 menit baca • Dipublikasikan 15 November 2026 • Diperbarui 15 November 2026

Perang Korea pada 1950 sampai 1953 sering disebut perang yang tidak menghasilkan pemenang. Perang itu bahkan secara resmi belum berakhir karena yang menghentikannya hanyalah gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Akar persoalannya jauh lebih tua dari letusan senjata pertama. Ia bermula dari persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia II, dari janji kemerdekaan yang diucapkan dalam konferensi di Kairo, dan dari sebuah garis lintang yang digambar tergesa-gesa di peta tanpa menanyakan pendapat bangsa Korea sendiri.

Selama sekitar 40 tahun sejak Perang Rusia-Jepang 1904, Korea berada di bawah aneksasi Jepang yang keras. Penjajah berusaha menghapus identitas kebangsaan Korea dan memaksa penduduknya menjadi Jepang. Perlawanan tidak pernah padam. Pada 1919 para pelarian politik Korea membentuk Pemerintahan Sementara di Shanghai, dan kelompok nasionalis juga tumbuh di Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua tokoh yang kelak berhadapan lahir dari gerakan itu: Syngman Rhee yang lama tinggal di Amerika, dan Kim Il-sung yang bergerilya melawan Jepang lalu mengungsi ke Uni Soviet.

Dari Deklarasi Kairo ke Perang Korea: Bagaimana Satu Semenanjung Dipaksa Terbelah Dua

Rhee lahir pada 1875 dan pernah dipenjara karena perjuangannya. Ia meraih gelar doktor hukum internasional dari Universitas Princeton pada 1910, dikenal nasionalis, konservatif, dan sangat anti-komunis. Kim Il-sung lahir pada 1910, bergerilya melawan Jepang, kemudian masuk Tentara Merah. Keduanya sama-sama pejuang kemerdekaan, tetapi jalan ideologi mereka bertolak belakang. Perbedaan itulah yang kelak membuat penyatuan Korea menjadi mustahil dilakukan dengan cara damai.

Janji Kairo dan Garis Lintang ke-38

Dalam Konferensi Kairo pada November 1943, para pemimpin Sekutu menyatakan bahwa pada waktunya Korea akan dibebaskan dan menjadi negara merdeka. Sikap itu ditegaskan kembali dalam pertemuan di Teheran dan Potsdam. Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt sebenarnya tidak menghendaki Korea diduduki oleh satu kekuatan saja. Ia membayangkan perwalian bersama beberapa negara untuk jangka waktu tertentu sebelum kemerdekaan penuh diberikan. Alasannya jelas, pendudukan sepihak hanya akan memicu persaingan kekuatan besar, seperti perebutan pengaruh di Korea yang pernah menyeret China dan Jepang, lalu Rusia, ke dalam perang pada awal abad ke-20.

Rencana rapi itu tidak pernah terwujud. Washington selama perang cenderung menunda keputusan politik mengenai susunan dunia pascaperang, termasuk soal Korea. Ketika Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, keputusan harus diambil dengan cepat. Para pejabat Departemen Luar Negeri Amerika memperingatkan bahwa pendudukan seluruh Korea oleh Soviet akan mengancam keamanan Amerika di Timur Jauh, padahal Pentagon semula menilai Korea tidak memiliki nilai strategis yang penting. Presiden Harry S. Truman akhirnya menyetujui usulan membagi semenanjung pada garis lintang ke-38. Bagian utara menjadi zona Soviet dan bagian selatan menjadi zona Amerika. Latar belakang panjang ketegangan dua negara itu dapat ditelusuri lebih jauh dalam sejarah konflik Korea Utara dan Korea Selatan.

Pembagian itu dibuat tanpa memperhitungkan aspirasi rakyat Korea. Padahal selama ribuan tahun Korea adalah masyarakat yang homogen dengan bahasa, budaya, dan tradisi politik yang tunggal. Begitu Jepang pergi, kevakuman kekuasaan diisi pertarungan internal. Kaum kiri yang tergabung dalam Republik Rakyat Korea menuntut pembagian tanah dan nasionalisasi industri besar. Golongan kanan menjawab dengan mendirikan Partai Demokratik Korea. Semua faksi sebenarnya sepakat pada satu hal, kemerdekaan harus datang segera, tetapi mereka tidak sepakat siapa yang berhak memimpin Korea merdeka.

Dua Negara dalam Satu Semenanjung

Di utara, Kim Il-sung pulang lebih dulu bersama tentara Soviet dan dengan cepat mengonsolidasikan kekuasaan lewat komite-komite rakyat yang menjalar sampai ke pelosok. Di selatan, Syngman Rhee kembali dari Amerika dan menjadi tumpuan golongan anti-komunis yang didukung Washington. Amerika dan Soviet sempat menyepakati komisi bersama untuk menyiapkan pemerintahan sementara dan perwalian lima tahun, tetapi pelaksanaannya tersendat. Demonstrasi menentang perwalian asing merebak di mana-mana, sementara hubungan Washington dan Moskow terus memburuk seiring mengerasnya Perang Dingin dan terbentuknya aliansi NATO.

Komisi bersama dinyatakan gagal. Amerika membawa persoalan Korea ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan PBB membentuk Komisi Sementara PBB untuk Korea atau UNTCOK guna mengawasi pemilihan umum. Sebagian anggota komisi seperti Australia dan Kanada menilai pemilu terpisah tidak masuk akal, tetapi pemilu tetap digelar di selatan pada Mei 1948 dan dimenangkan Rhee. Republik Korea berdiri di selatan dengan Rhee sebagai presiden pertama. Utara membalas dengan konstitusi sendiri dan memproklamasikan Republik Demokratik Rakyat Korea dengan Kim Il-sung sebagai perdana menteri. Pada Desember 1948 PBB hanya mengakui Republik Korea karena hanya di selatan pemilu bisa diawasi. Pembelahan yang semula disebut sementara kini mengarah menjadi permanen.

Pemerintahan Rhee sendiri jauh dari stabil. Ia bersikap represif terhadap oposisi, memberlakukan keadaan darurat, dan kekerasan meletus antara lain di Pulau Cheju. Rhee berambisi menyatukan Korea dengan kekuatan senjata dan meminta pesawat, kapal perang, serta persenjataan untuk sedikitnya 100.000 pasukan. Washington hanya bersedia membantu secara defensif lewat Kelompok Penasihat Militer Korea dan justru berniat menarik pasukannya. Pola ini kelak diulangi Amerika di Vietnam dengan nama Vietnamisasi. Di utara, Kim Il-sung menyimpan ambisi yang sama persis, menyatukan Korea, hanya saja di bawah panji yang berlawanan.

Pidato yang Dibaca sebagai Lampu Hijau

Pada Januari 1950 Menteri Luar Negeri Amerika Dean Acheson berpidato di Washington. Ia menegaskan bahwa garis pertahanan terluar Amerika di Pasifik membentang melalui Kepulauan Aleut, Jepang, Kepulauan Ryukyu, dan Filipina. Korea Selatan dan Formosa tidak disebut sama sekali. Belakangan Acheson dipersalahkan karena pidatonya dianggap memberi kesan bahwa Amerika tidak akan mempertahankan Korea Selatan. Di saat yang sama, bentrokan perbatasan antara utara dan selatan sudah terjadi sejak pertengahan 1949, dan Rhee berulang kali mengancam akan menyatukan Korea lewat senjata.

Washington memperkirakan perang akibat ekspansi komunis di Asia mungkin terjadi di Formosa atau Indocina, bukan di Korea. Isu serangan dari utara sudah terlalu sering beredar sejak 1945 tanpa pernah terbukti, sehingga kepekaan para pengambil keputusan menurun. Soviet pun dinilai tidak menganggap Korea penting karena fokusnya berada di Eropa. Perhitungan itu runtuh pada fajar 25 Juni 1950. Pasukan Korea Utara menyerbu ke selatan dengan sekitar 110.000 prajurit, 1.400 pucuk meriam, dan lebih dari seratus tank. Kekuatan utara yang terlatih dan terorganisasi rapi berhadapan dengan selatan yang memiliki sekitar 100.000 pasukan tanpa tank, tanpa artileri medium, dan tanpa pesawat tempur. Ketidakseimbangan sebesar ini menunjukkan bahwa serangan itu bukan sekadar balasan atas ancaman Rhee, melainkan ofensif yang disiapkan matang, sebagaimana juga diuraikan dalam bahasan mengenai misteri Perang Dingin di Asia.

Reaksi Amerika ternyata sangat cepat. Dewan Keamanan PBB segera bersidang dan kekuatan militer Amerika diperintahkan bergerak. Kebetulan Soviet sedang memboikot PBB terkait penolakan keanggotaan Republik Rakyat China, sehingga langkah Amerika di PBB berjalan tanpa veto. Banyak pengamat menilai serangan Kim Il-sung dilancarkan atas keyakinannya sendiri bahwa Amerika tidak akan campur tangan, bukan semata perintah Moskow. Ia merasa lebih siap dari selatan dan tergoda oleh krisis politik serta ekonomi yang melanda pemerintahan Rhee. Impian penyatuan paksa itu akhirnya gagal karena intervensi PBB yang dipimpin Amerika menghentikannya. Pola perebutan legitimasi lewat pengakuan internasional seperti ini juga tampak dalam konflik lain di era yang sama, misalnya Perang Arab-Israel 1948 dan lahirnya Negara Israel.

Perang Korea membuktikan bahwa garis pembatas yang digambar tanpa persetujuan penduduknya dapat berubah menjadi luka yang bertahan puluhan tahun. Dua pemimpin yang sama-sama mengaku patriot justru mengunci bangsa mereka dalam perpecahan, karena masing-masing hanya mau bersatu di bawah ideologinya sendiri. Hingga kini semenanjung itu tetap terbagi, dan janji yang diucapkan di Kairo tentang Korea yang merdeka dan utuh belum pernah benar-benar terpenuhi.

Masih penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Pertempuran Courtrai 1302: Pasukan Petani Mengalahkan Ksatria Prancis membahas sisi lain yang tak kalah menarik dari peristiwa ini.

Bagikan artikel ini ke teman atau grupmu agar makin banyak yang mengenal sejarah.

Gambar Gravatar
Redaksi Sejarah Perang — media sejarah militer Indonesia yang membahas pertempuran, strategi, tokoh, dan pelajaran sejarah dari Indonesia dan dunia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *