Pakistan kerap disebut sebagai negara dengan sejarah kudeta paling mengerikan. Alasannya bukan hanya karena kudeta terjadi berulang kali, melainkan karena salah satu kudeta berakhir dengan hukuman gantung terhadap mantan perdana menteri. Pada 1977 Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq menggulingkan Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto, dan dua tahun kemudian Bhutto dieksekusi. Peristiwa itu mengguncang dunia dan menjadi pola yang terus berulang: pemimpin sipil naik, militer campur tangan, penguasa baru berjanji mengembalikan demokrasi, lalu janji itu ditunda atas nama pembersihan politik.
Pada awalnya Ali Bhutto sangat disukai rakyat. Ia membawa Pakistan menuju industrialisasi dan dipandang mampu mengantar negeri itu ke arah baru. Ia berpendidikan tinggi di bidang politik dari perguruan ternama di Amerika Serikat dan Inggris. Ia adalah pendiri Partai Rakyat Pakistan, partai terbesar di negeri itu, pernah menjadi Menteri Luar Negeri pada era Presiden Ayub Khan, menjadi penasihat presiden dalam Perang India-Pakistan tahun 1965, dan menjabat Presiden Pakistan pada 1971 sampai 1973 sebelum menjadi perdana menteri. Namun dukungan rakyat perlahan menjauh, terutama setelah muncul tuduhan korupsi besar-besaran dalam pemerintahannya. Krisis politik dan ekonomi yang memburuk kemudian menjadi alasan yang dipakai militer untuk bergerak, dalam konteks persaingan lama yang juga terlihat pada konflik abadi India dan Pakistan di Kashmir.

Operasi Fairplay dan Eksekusi Tahun 1979
Kudeta dilakukan pada 5 Juli 1977 dalam operasi bernama Fairplay. Saat itu Zia-ul-Haq belum genap setahun menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Kudeta berlangsung tanpa korban dan tergolong tidak berdarah. Zia mengambil alih pemerintahan, memberlakukan hukum darurat militer, dan berjanji segera menyelenggarakan pemilihan umum serta menyerahkan kepemimpinan kepada kelompok sipil. Janji itu tidak ditepati. Pemilihan ditunda dengan alasan masih perlu waktu lama untuk membersihkan para politisi yang dianggap busuk.
Istri Bhutto, Nusrat Bhutto, memprotes kudeta tersebut. Namun Mahkamah Tertinggi Pakistan mengeluarkan keputusan yang membenarkan tindakan Zia dengan alasan kebutuhan untuk memecahkan krisis politik yang pelik. Alasan pembenar itu dikenal sebagai Doktrin Kebutuhan atau Doctrine of Necessity. Dengan payung hukum itu, kekuasaan militer memperoleh legitimasi formal. Bhutto kemudian diadili dan dinyatakan bertanggung jawab dalam pembunuhan terhadap ayah seorang politisi bernama Ahmed Raza Kasuri. Ia dijatuhi hukuman mati dan digantung pada 1979, meskipun masyarakat internasional mengecam keras keputusan tersebut. Zia bergeming dan tetap menyatakan kudeta diperlukan untuk menyelamatkan Pakistan dari krisis.
Meskipun telah menggulingkan perdana menteri, Zia tidak serta merta mengudeta Presiden Fazal Ilahi Chaudhry. Namun Chaudhry akhirnya melepaskan jabatannya, sehingga pada 16 September 1978 Zia merangkap jabatan presiden. Sejak saat itu ia menciptakan aturan-aturan baru yang pada intinya memperbesar kewenangannya sendiri sebagai penguasa negeri. Ia membubarkan parlemen dan pada 1980 menggantinya dengan Majlis-i-Shoora, dewan penasihat presiden beranggotakan 284 orang dari kalangan intelektual, ulama, jurnalis, ekonom, dan profesor. Karena semua anggotanya adalah pihak yang pro kepada Zia, dewan itu dinilai tidak akan pernah menghasilkan diskusi yang menentang langkah penguasa.
Referendum, Islamisasi, dan Kematian dalam Kecelakaan Pesawat
Sepanjang pemerintahannya Zia membangun citra bahwa kudeta terhadap Bhutto adalah tindakan heroik untuk menyelamatkan negara. Ia juga terus mengangkat platform menjadikan Pakistan sebagai negara Islam. Pada 1984 dilaksanakan referendum untuk menanyakan apakah rakyat masih memberi kepercayaan kepadanya untuk meneruskan kepemimpinan. Hasil resmi menyebut 95 persen pemilih masih menginginkan dirinya berkuasa, sehingga ia melenggang untuk masa kekuasaan kedua. Di dalam negeri ia memerintah dengan keras dan dikenal nyaris tanpa ampunan terhadap lawan politik. Partai-partai tidak dapat hidup bebas, termasuk Partai Rakyat Pakistan yang didirikan Bhutto, yang selama masa Zia ibarat mati suri. Benazir Bhutto, putri tertua Ali Bhutto, harus meneruskan perjuangan partai dari pengasingan di Inggris setelah menamatkan kuliah ilmu politik.
Akhir kekuasaan Zia datang secara mendadak. Pada 17 Agustus 1988 ia tewas dalam kecelakaan pesawat C-130 Hercules di dekat Bhawalpur, sesaat setelah pesawat mengudara. Ia tewas bersama para pejabat, politisi, dan petinggi militer pendukungnya. Turut tewas dalam kecelakaan itu adalah Duta Besar Amerika Serikat untuk Pakistan. Kematian Zia sekaligus membuka kembali ruang politik yang selama sepuluh tahun tertutup. Partai-partai bangun dari tidur panjangnya, dan dinasti Bhutto kembali ke panggung melalui Benazir, yang tampil sebagai cendekiawan muda, perempuan, dan berotak cemerlang. Pola perebutan kuasa ini mirip dengan yang terlihat jauh kemudian pada perang Myanmar modern, di mana kudeta militer kembali menjadi jalan pintas politik.
Benazir Naik Dua Kali, Tumbang Dua Kali
Kembalinya Benazir tidak menghentikan siklus kudeta dan penggulingan. Ia hanya bertahan dua tahun sebelum digulingkan melalui isu korupsi dan nepotisme, lalu lari ke pengasingan di Inggris. Kedudukannya diganti selama tiga bulan oleh Ghulam Mustafa Jatoi, yang kemudian diganti oleh Mian Muhammad Nawaz Sharif. Sharif pun hanya bertahan tiga tahun karena Benazir berhasil kembali ke kedudukannya. Namun untuk kedua kalinya Benazir digulingkan dengan isu yang sama. Dalam satu versi kisah pengasingannya, ia bahkan pernah ditawari jalan keluar dari penjara asal bersedia meninggalkan gelanggang politik dan meninggalkan Pakistan. Setelah turun dari jabatan, Benazir dan suaminya Asif Ali Zardari dikabarkan terbang ke Dubai dan menetap di sana bersama ibunya yang mulai sakit-sakitan.
Siklus yang sama menimpa Nawaz Sharif. Ia terpilih kembali menjadi perdana menteri pada 1997. Pemerintahannya terkenal pada 1998 ketika Pakistan melakukan uji senjata nuklir sebagai respons atas uji coba serupa oleh India, rival lamanya dalam Perang Indo-Pakistan 1971 dan konflik-konflik sebelumnya. Namun popularitas itu tidak bertahan lama. Awalnya Sharif sangat memercayai militer untuk mengamankan pemerintahannya dari lawan politik. Presiden Farooq Leghari dan Ketua Mahkamah Agung Sajjad Ali Shah dipaksa mundur. Ketika pertentangan sipil dan militer makin pelik, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Jehangir Karamat mengusulkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional sebagai forum interaksi sipil dan militer. Alih-alih menyetujui, Sharif malah memecat Karamat dan mengangkat Jenderal Pervez Musharraf sebagai penggantinya.
Kudeta Musharraf dan Drama Bandara Karachi
Pengangkatan Musharraf ternyata menjadi senjata makan tuan. Persoalan makin meruncing dan Sharif merasa tidak nyaman, sehingga Musharraf pun dipecat. Pemecatan itu ditentang para jenderal Angkatan Darat. Sharif sempat memiliki kesempatan tidak lazim untuk menghabisi Musharraf. Ketika pesawat yang ditumpangi Musharraf dalam perjalanan kembali ke Pakistan dilarang mendarat di Bandara Karachi, pesawat itu berputar-putar di udara menunggu izin. Sharif tetap memerintahkan penolakan pendaratan. Pada saat itulah para jenderal pendukung Musharraf menyingkirkan kekuasaan Sharif. Pesawat Musharraf akhirnya berhasil mendarat ketika bahan bakarnya tersisa tinggal beberapa menit. Musharraf segera menguasai bandara dan diangkat menjadi penguasa secara de facto.
Kudeta tidak berdarah itu dilakukan pada 12 Oktober 1999. Sharif dikenai tahanan rumah dan akhirnya diasingkan ke luar negeri. Presiden yang berkuasa saat itu, Muhammad Rafiq Tarar, dipaksa mengundurkan diri pada 20 Juni 2001, dan sejak saat itu Musharraf merangkap jabatan presiden. Untuk melegitimasi kekuasaannya, Mahkamah Agung merekomendasikan agar Musharraf melakukan pemilihan umum selambat-lambatnya tahun 2002. Musharraf membentuk partai baru PML-Q, yang kemudian memperoleh kursi terbanyak, sehingga pemerintahannya dilegitimasi hingga berakhir pada Oktober 2007. Persaingan nuklir dan ketegangan regional yang melatari masa itu juga dibahas dalam konteks Perang Indo-Pakistan 1999 di Kargil.
Sejarah panjang ini menunjukkan mengapa Pakistan disebut tidak pernah memiliki kata pasti dalam soal kekuasaan. Selama kudeta masih dimungkinkan, pergantian kepemimpinan akan terus datang pada waktu yang tidak terduga. Dari eksekusi Bhutto sampai drama bandara Karachi, militer selalu menjadi penentu terakhir, dan janji transisi yang ditunda adalah tanda awal pola yang sama dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Satu artikel selesai, satu lagi menanti: Perang Filipina-Amerika 1899-1902: Perang Gerilya Melawan Kolonialisme Baru adalah bacaan lanjutan yang paling nyambung dari sini.
Bagikan artikel ini ke teman atau grupmu agar makin banyak yang mengenal sejarah.



